Buntut DPRD Batal Sahkan APBD Perubahan, Maurits Siap Lakukan Pergeser Anggaran

BITUNG, - Rapat Paripurna 30 September 2024, DPRD kota Bitung  batal sahkan RAPBD Perubahan 2024.  Hal itu tak membuat  Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM diam.  Diapun  terus melakukan upaya mendapatkan Solusi 

Seperti disampaikan Sekertaris Daerah Pemkot Bitung Rudy Theno, bahwa Pemerintah  bersama dengan Ketua DPRD Bitung, Vivi Ganap dan Ketua-ketua Fraksi di DPRD Bitung melakukan konsultasi terkait keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2024 kepad Kemendagri.

Baca juga: Plt Kalapas Karanganyar Hadiri Pembukaan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Tahap 3 Untuk WBP Lapas Permisan Nusakambangan

Dalam Pertemuan, Kemendagri memberikan Kewenangan kepada Pemerintah dalam hal ini pak Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri untuk melakukan pergeseran Anggaran.

" Jadi Pemerintah melalui Tim APD diberi kewenangan oleh Kemendagri melakukan pergeseran anggaran untuk sejumlah Point (Urgen) sebagai berikut; 

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar Beserta CPNS dan Taruna Poltekip 53 Bersih - Bersih Halaman Kantor Utama

- Pertama memberikan kewenangan Pemerintah untuk segera melakukan penggesaran sesuai amanat undang-undang (UU).

- Kedua, TAPD segera melakukan, evaluasi APBD terhadap belanja belanja yang sifatnya mendesak sesuai aturan dan UU yang berlaku.

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Korban Kasus Perlindungan Anak

- Ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan ke DPRD Bitung tentang pergeseran anggaran. Tapi, tidak bersama-sama dengan DPRD dalam pembahasan.

" Dalam penyusunan dan pembahasan pergeseran anggaran Pemkot Bitung diberikan kewenangan penuh Jadi DPRD tidak dilibatkan bahkan  tidak bisa melakukan intervensi terkait hal itu." Kata Sekda (10/10/2024)

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Kapolri: Vaksinasi, Disiplin Prokes dan Kurangi Mobilitas

Rudy pu membeberkan,   pergeseran anggaran yang bersifat mendesak atau urgen dimaksud seperti, Gaji ASN, THL, PALA dan RT. Sementara jelasnya belanja-belanja yang tidak bersifat mendesak seperti Perjalanan Dinas (Perjadin) DPRD Bitung akan dievaluasi.

" Termasuk makan Minum (Mami) yang dianggap tidak terlalu mendesak, Yang mendesak itu  Gaji ASN, THL, Pala dan RT,   Anggaran Kebersihan, Kesehatan, Pendidikan, termasuk Reses DPRD, ” Ungkapnya

Baca juga: PK Bapas Nusakambangan Lakukan Pendampingan Proses Penyidikan ABH

Ditambahkannya, setelah TAPD selesai menyusun dan merumuskan belanja-belanja dalam pergeseran anggaran. Pihaknya, akan kembali mengkonsultasikan ke permerintah provinsi dan Kemendagri untuk dievaluasi.

“TAPD secepatnya akan menyusun rumusan pergeseran anggaran. Semoga dalam waktu dekat itu bisa selesai, ” tutupnya. (AH)